1 Agustus, Truk Over Muatan Diturunkan Paksa.

0
hanya ilustrasi

Sumselterkini.com, Jakarta –  Setelah melakukan tanda tangan kesepakatan dengan steakholder angkutan barang dan lalu lintas pada awal Juli ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menindak truk over dimensi over load (ODOL). Terhitung mulai 1 Agustus nanti akan ada penindakan kepada para pelaku truk yang bermuatan lebih (Over Loading) melebihi 100 persen dari ketentuan yang berlaku.

“Hasil evaluasi selama 3 bulan dari 7 jembatan timbang, ternyata dari 100 kendaraan truk yang lewat, 75 itu melakukan pelanggaran overload, dan dari 75 kendaraan yang overload tersebut, 25 persen diantaranya melakukan pelanggaran sampai dengan 100 persen.

Misal truk itu daya angkutnya 50 ton, dia mengangkut sampai dengan 100 ton,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi kemarin (6/7). Untuk sementara, Kemenhub memilih tiga lokasi sebagai pilot project. Tiga tempat tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Losarang, Indramayu, Jawa Barat, UPPKB Balonggandu, Karawang, Jawa Barat, dan UPPKB Widang, Tuban, Jawa Timur.

Kemenhub memiliki berbagai alasan memilih tiga lokasi tersebut. “Ketiga jembatan timbang ini merupakan konsentrasi Menteri Perhubungan untuk ditingkatkan kualitas sebagai Pilot Project untuk percontohan supaya nanti (jembatan timbang, red) yang lain seperti itu performanya,” ujar Budi.

Dia menambahkan, sosialisasi sudah dilakukan dengan mengumpulkan para pelaku barang, kawasan industri, Aptrindo, Organda, karoseri. Bahkan truk yang lewat jembatan timbang sudah diberikan brosur. “Kalau bentuk pelanggarannya over dimensi, pelakunya adalah orang yang menyuruh apakah dia pemilik truk ataukah karoseri. Tapi kalau over loading, penanggungjawabnya adalah pengusahanya, bukan pengemudi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Dirjen Budi mengatakan, berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 277, sanksi bagi pelanggar over dimensi diancam pidana kurungan satu tahun. “Kami akan bekerjasama dengan Mahkamah Agung, kalau bisa (ancaman pidana, red) satu tahun itu minimal dikenakan bagi pelanggar,” katanya.

Menurut data Kementerian PUPR, dalam satu tahun kerugian karena untuk memperbaiki jalan sampai Rp43 triliun. Sedangkan anggaran untuk membangun jalan hanya Rp26 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here