Abdul Aziz Perjuangkan Aspirasi Tentang RUU Pesantren & Pendidikan Agama

0
ABDUL AZIZ ANGGOTA DPDRI SUMSEL

sumselterkini.com, Jakarta Komite III DPD RI bersama-sama Dirjen Bina Masyarakat Hindu, Budha dan Katolik Kementerian Agama rapat bersama membahas usul Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (PA) yang dibuat DPR RI. DPD dan pemerintah sedang menimbang-nimbang apakah akan mendukung atau menolak usul RUU inisiatif DPR RI ini.

“Ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang Pesantren yang ada selama ini sudah cukup memadai, cuma kami ingin ada penguatan pengaturan tentang pendidikan Pasraman, khusus penguatan dukungan sarana dan prasarana. Penyusunan RUU ini tidak perlu dilakukan tergesa-gesa,” kata Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya ketika Rapat Dengar Pendapat bersama Komite III DPD RI yang dipimpin langsung Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara di Ruang Rapat Komite III DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

I Ketut menilai, RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, banyak materi dalam RUU yang bertentangan dengan UU yang sudah ada dan mengandung kontradiksi antara satu pasal dengan pasal lainnya.

“Bahwa kedudukan hukum Pesantren sebagai bagian dari sisdiknas sudah sangat kuat. Yang diperlukan adalah pelaksanaan dan pemenuhan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan membuat undang-undang baru,” katanya.

Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Selatan Abdul Aziz menilai penentuan judul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan perlu dibicarakan kembali secara mendalam. Menurutnya, kata Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak perlu disatukan menjadi judul. Sebab, Pesantren bisa masuk tersendiri dalam norma undang-undang.

“Kita ingin RUU ini tidak menambah masalah, tapi mengurangi masalah. Kemudian Undang-Undang ini harus menjawab solusi. Kalau pendidikan keagaamaan berbentuk UU saya oke. Jadi, judul bisa RUU Pesantren saja atau RUU Pendidikan Keagamaan, pesantren tidak perlu digabungkan dengan pendidikan keagamaan, karena jujur saja ingin keduanya ini bisa fokus,” kata Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.

Senada, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Syibli Sahabuddin menilai RUU ini menjadi rancu, kalau pesantren disetarakan dengan pendidikan keagamaan. Menurutnya, RUU ini cukup membahas pesantren saja, atau pendidikan keagamaan. Diingatkan, pembahasan masalah pesantren sebaiknya fokus tersendiri.

“Kita sepakat namanya RUU Pesantren saja atau RUU Pendidikan Keagamaan. Khusus untuk Pesantren ini masalahnya luas dan rumit karena itu Pesantren perlu diatur tersendiri karena yang diatur didalamnya lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Intinya sama, kita ingin Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kita maju,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here