ASN Yang Menjabat Kepala Sekolah Rangkap Jabatan Menjadi Ketua BPD Perlu dipertanyakan

0

Sumsel Terkini.Com. Lahat——.
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksansaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil Investigasi Media di Desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat ditemukan  PNS (ASN)  yang menjabat Sebagai Kepala sekolah berinisial (KJ) merangkap jabatan sebagai Ketua BPD Desa Kuba Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat.

Sementara didalam PP.NO.29 Tahun 1997 dan di rubah menjadi PP.NO.47 Tahun 2005 serta di kuatkan dan di tegaskan dengan Peraturan Kepala ( PERKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) NO.39 Tahun 2007 dan selanjutnya  terbit PP.NO.100 Tahun 2000 yang intinya peraturan tersebut melarang PNS (ASN)  Guru yang di beri tugas tambahan sebagai  Kepala Sekolah, adalah Pegawai fungsional  karena yang bersangkutan sudah diberi Gaji dan  tunjangan sertifikasi guru, jadi intinya dilarang merangkap Jabatan jadi Ketua atau Anggota BPD,  dan tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari ADD ( Anggaran Dana Desa ) Jika hal ini di lakukan tentunya  ada indikasi Grstifikasi tindak pidana korupsi  dan melanggar  peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang displin Pegawai,. Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS. Kepala Sekolah mampu bekerja sebagai Ketua atau Anggota BPD, tentunya yang bersangkutan harus Fokus kepada tupoksinya sebagai kepala Sekolah.

Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap,  PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980.apalagi dianggap telah merugikan keuangan negara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahuan 2014, Pasal 29 huruf (i) Junto Pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan.

Bahkan pada Pasal 1 angka 1 junto Pasal 3 junto Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan melarang penyelenggara negara terlibat dalam praktek KKN, termasuk didalamnya menerima penghasilan rangkap yang dimaksud dalam Pasal 4 UU tersebut.

Saat di konfirmasi dirumahnya terkait hal tersebut kepada inisial (KD) menjelaskan jangan hal-hal kecil seperti ini yg diangkat, tapi angkat Ibu Bupati Lahat yg juga rangkap jabatan dengan nada emosi.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (DIKNAS) Drs. H.Suhirdin sampai saat berita ini dimuat belum bisa dikonfirmasi terkait hal tersebut. (AH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here