Ini Alasan KPK Minta Hak Politik Zumi Zola Dicabut

0

Sumselterkini.com – Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola akhirnya divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta enam tahun. Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi dan menyuap pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Meski ia tak mengajukan banding, KPK tetap berharap hak politik mantan kekasih artis Ayu Dewi itu dicabut.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, KPK belum menentukan sikap apakah menerima atau menyanggah putusan tersebut. Karena itu, KPK belum berencana mengajukan banding terhadap vonis Zumi Zola dan denda Rp500 juta.

Dalam posisi ini, KPK belum mengambil keputusan, apakah menerima atau banding. Yang pasti komisi antirasuah itu berharap hak politik pria yang sempat dekat dengan artis Ayu Dewi itu dicabut.

“Itu tentu kewenangan hakim. Apakah KPK akan mengajukan banding, ya masih pikir-pikir. Ada waktu sebelum kami menentukan apakah menerima (putusan, red) atau mengupayakan hukum, ujar Febri kepada awak media, Kamis (6/12).

Ditambahkan, KPK justru lebih mengapresiasi jika hak politik Zumi dicabut. Pasalnya, KPK memandang aktor politik yang telibat kasus korupsi ibarat telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang memilih mereka.

Poinnya, bukan sekadar lama vonisnya, tapi hukuman pencabutan hak politik. Ini penting. “KPK berharap ini bisa menjadi standar bagi penanganan korupsi yang melibatkan aktor politik,” jelasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here