Koruptor ini Menggembalikan Uang Segunung

0

Mantan Hakim Asep Iwan Irawan mengaku kecewa perihal pengembalian uang yang dilakukan koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono senilai Rp 87 miliar kepada kas negara. Karena baginya, uang pengganti itu tidak setimpal dengan apa yang sudah direnggut dari negara. Mengingat lebih dari 15 tahun Samadikun telah menikmati uang hasil korupsi.

“Ya nilai uang segitu kalau dikembalikan sekarang ya apa artinya, coba hitung berapa uang waktu itu diambilnya lebih dari 15 tahun, berapa yang sudah dinikmati berapa bunganya,” ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (18/5).

Kekecewaan lainnya bagi Asep, antara lain saat saat Samadikun di luar negeri membutuhkan jemputan khusus di Bandara Halim Perdana Kususma oleh Kepala Bin dan pihak Kejagung.

Atas berbagai keistimewaan yang diterima Samadikun, Asep menyatakan agar pemerintah dan masyarakat tak melihat sikap Samadikun yang mengembalikan uang segunung, tapi nilai uang itu jumlahnya dulu waktu diambil dan sekarang baru dikembalikan.

“Coba hitung dengan emas atau dolar waktu itu dan sekarang? Dimana keadilan bagi rakyat bangsa negara bagi seseorang telah menjarah uang negara begitu besar dan sekarang kembalikan uang itu,” ketusnya.

Kendati demikian, Asep menegaskan tidak bisa berbuat apa-apa mengenai perihal ini, karena semua keputusan sudah berada di hakim.

Dia hanya berharap adanya regulasi yang baru, agar uang pengganti yang dibayarkan waktu eksekusi, dihitung dengan nilai harga emas waktu itu.

“Kemudian dibagi dua seperti dalam perhitungan perdata. Supaya adil, Bahkan untuk koruptor yang melarikan diri lebih dari 10 tahun harus dihtung juga nilai kerugiannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta resmi menyerahkan uang pengganti atau pelunasan dari terpidana koruptor kasus BLBI, Samadikun Hartono kepada Bank Mandiri sebesar Rp 87 miliar. Uang itu akan disetorkan ke kas negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tony T. Spontana mengatakan, pembayaran ini tidak dilakukan secara cash, sebelumnya telah ditransfer terlebih dahulu oleh Samadikun ke rekening Bank Mandiri. Uang yang berada saat ini, kata dia, hanya merupakan bentuk simbolis semata.

“Simbolis saja uang ini sudah pasti masuk ke rekening Bank Mandiri dan saya harus pastikan juga akan disetorkan ke kas negara itu aja,” ujar Tony di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (17/5).

Bahkan, uang ini murni merupakan pelunasan dari tersangka tanpa ada sangkutpautnya dengan aset yang disita Kejaksaan. Sehingga, Samadikun resmi melunasi denda kerugian negara yang dibuatnya

“Bukan dari penjualan aset yang disita. Artinya, dengan perluasan dengan kewajiban melunasi uang pengganti, berarti sudah tidak ada sangkutpaut lagi dengan aset yang bersangkutan. Saya kira kasusnya kelar. Bisa dikatakan tuntas, selesai,” pungkasnya.

Samadikun dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan Majelis Kasasi pada 23 Mei 2003. Ia terbukti telah menyalahgunakan dana BLBI yang dikucurkan pemerintah tahun 1998 untuk menyelamatkan Bank Modern.

Saat itu dana yang dikucurkan oleh pemerintah mencapai Rp 2,5 triliun. Sementara, kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus itu mencapai Rp 169 miliar. Akibatnya, mantan Presiden Komisaris PT Bank Modern Tbk itu divonis empat tahun penjara.

Yang menarik, sebelum vonis dijatuhkan oleh Majelis Kasasi, Samadikun mengajukan izin berobat ke Jepang dan dikabulkan oleh Kejaksaan pada 27 Maret 2003. Izin selama dua minggu itu dikeluarkan oleh Kejaksaan dengan penjamin istri Samadikun, Nelly Chandra.

Tetapi, saat akan dieksekusi oleh Kejaksaan pada Mei 2003, Samadikun justru tidak ada di rumahnya. Diduga usai berobat ke Jepang, Samadikun tak kembali ke Tanah Air. Terlebih saat itu, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia telah memberikan visa kunjungan selama 3 bulan bagi Samadikun

sumber:sumeks.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here