Perjuangan Perawat Tanpa Gaji Di Sumsel

0
Ketua Koordinator Wilayah GNPHI (Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia) Sumsel Agus Prayitno. sumber: lenterapendidikan.com

Sumselterkini.com, PALEMBANG -Profesi perawat kesehatan sangat di butuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sayangnya, meski sangat di butuhkan namun banyak para perawat yang bekerja sebagai honorer yang mendapat gaji sangat rendah, atau tidak di gaji sama sekali.

Hal itu dikatakan Ketua Koordinator Wilayah GNPHI (Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia) sabtu malam (7/7/2018). Menurut Agus, dari 4.958 orang anggota GNPHI se-Sumsel, adalah perawat yang bekerja sebagai tenaga kerja sukarela (TKS), dan honorer di puskesmas pemerintah. Para TKS, kata dia, adalah pekerja sukarela yang terdaftar di pemerintahan namun tanpa di gaji.

“Memang sangat menyedihkan, kami bekerja untuk menjalankan sumpah profesi dan kemanusiaan. Sayangnya, kerja perawat ini khususnya TKS banyak yang tidak bergaji, atau mendapat gaji sangat rendah sekali,”jelas Agus.

Menurut dia, para perawat adalah pekerja professional di bidangnya. Selain harus lulusan sekolah perawat kesehatan, dan rata-rata tamatan D3 akademi keperawatan. Mereka sangat memahami cara merawat pasien dan menggunakan peralatan medis, bahkan banyak yang memiliki pengalaman medis tingkat lanjut.

“Kalau bicara gaji, ya para perawat yang bekerja sebagai TKS di pemerintahan tidak mendapat gaji. Tapi khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, para TKS mendapat gaji layak yakni sekitar Rp1,8juta perbulan,” jelas Agus.

Kebijakan pemberian gaji bagi TKS perawat, kata dia, merupakan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagian besar para perawat yang menjadi TKS, sangat berharap dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya dan sedikit menghargai profesi perawat.

“Rata-rata kami sebagai perawat, berharap dapat menjadi PNS dan diangkat oleh pemerintah Kabupaten/kota. Namun, sebenarnya yang kami inginkan minimal pemerintah kabupaten/kota menghargai profesi perawat ini dengan gajiyang seimbang. Ya, minimal Rp1,8 juta perbulan,” ungkap Agung.

Meski hidup tanpa gaji, namun profesi perawat atau sering di sebut mantri desa, sangat dibutuhkan oleh warga. Mereka hampir 24 jam melayani warga yang kena penyakit. Selain itu, terkadang untuk mencukupi kehidupannya para perawat memiliki usaha lainnya.

“Ya soal rezeki di tangan Tuhan. Banyak juga yang hidupnya mapan, tapi bukan dari hasil profesi utamanya sebagai perawat,” kata dia.

Senada di katakan Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Aziz. Menurut dia, komite III DPD RI terus berusaha memperjuangkan kebijakan pemerintah, untuk membantu dan membangun taraf hidup dan taraf kesehatan masyarakat. Salah satunya lewat keberadaan para perawat TKS, yang menjadi tenaga utama di desa-desa.

“DPD RI menyadari, banyak perawat yang bekerja sebagai TKS non gaji. Dan hal ini terus kami perjuangkan, agar para tenaga medis ini mendapat upah yang layak,” terang Abdul Aziz.

Dia menegaskan, salah satu upaya membantu program kesehatan semesta pemerintah, yakni mencover seluruh wilayah se-Indonesia agar warganya mendapat asuransi kesehatan BPJS. Caranya, dengan melibatkan para perawat untuk menjadi kader jaminan kesehatan nasional (JKN) BPJS.

“Nah, para perawat ini sangat dekat dengan masyarakat. Diharapkan para perawat ini dapat mengajak, memberitahu, mendaftarkan, bahkan menagihkan tunggakan BPJS. Hingga masyarakat sadar pentingnya kesehatan, dan para perawat juga mendapatkan income,” terang Aziz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here