Politik Uang Terjadi Di Lahat, kok bisa?

0

Sumselterkini.com, Lahat – Money Politik terjadi di Kabupaten Lahat. Kamis (19/7) Persidangan kasus politik uang (money politics) Pilkada Kabupaten memasuki agenda pembacaan tuntutan.

M.Lukber, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum  didampingi Kasi Pidum Kejari Lahat Kristanto, SH.MH menuntut terdakwa Syahril dihukum 36 tahun penjara dan denda 200 juta sesuai Pasal 187a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Menuntut Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran sesuai Pasal yang dijeratkan berupa kurungan penjara selama 36 Bulan dan denda sebesar Rp200 juta atau subsider 1 bulan penjara,” ungkapnya di ruang Sidang Pengadilan Negeri Lahat, di saksikan oleh Puluhan masyarakat diruang sidang dan langsung menyerahkan berkas tuntutan ke pihak hakim.

Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua Majlis Persidangan Saiful Brown. SH, Verdian Martin SH Anggota 1, Shely Biveruyanti SH, Panitra Persidangan Mahmud SH.

Seusai jaksa membacakan tuntutannya, Majelis Hakim meminta Tanggapan atas tuntutan tersebut pada Syahril, Syahril menyatakan:

“Aku ngakui kesalahan, tapi kendak aku jangan cuma aku saje yang dihukum ni mane Jukri (Pemberi dana yang merupakan tim sukses Cik Ujang-Haryanto)”. Ujar Terdakwa Sahril memberikan pembelaan.

Setelah di wawancarai usai persidangan, Syaril menjelaskan mula kasus ini terjadi. di awali dirinya diajak oleh Kopli, Lukman, Fani untuk datang kerumah Jukri di Desa Pagar Pagung Pseksu untuk mengambil amplop yang berisikan uang untuk dibagikan kepada masyarakat supaya mencoblos Paslon no 3 Cik Ujang- Haryanto.

Syahril menegaskan, dirinya tidak mau menjadi korban sendirian. Melainkan banyak pihak yang terlibat. Dia mendesak agar seluruh aktor utama money politic di Pilkada Lahat turut diadili.

Nova Harzales. ST, sebagai Sekertari Sumsel Kesatuam Muda Sriwijaya (KAMSRI) mengutuk keras apa yang di paslon yang menggunakan politik uang.

“Karena dampak dari pada politik uang nantinya sangat menngsengsarakan Masyarakat Lahat. Suatu saat apa yang telah di bagikan akan di ambil lagi dalam bentuk korupsi. Maka dari itu politik uang dilahat harus di usut hingga keakar akarnya.”

“Seharusnya untuk pelaku politik uang itu haru  di hukum seberat-beratnya, bila perlu di cabut hak politiknya. Karena telah merusak tatanan demokrasi di kota lahat” pungkas Nova.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here