PPKP-RI SUMSEL Bawa Permasalahan SD N 23 Lahat Ke-OMBUDSMAN RI

0

Manakala hasil investigasi tidak di resfon secara baik, investigasi adalah merupakan fick-fiding bukti awal untuk di peroses kepihak hukum, Komisi Informasi dan OMBUSMAN. disampaikan, sebagai wujud tanggung jawab dan sosial Control dalam turut serta memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Dan peran aktif dalam melakukan pengawasan, wewenang terhadap penyelenggaraan NEGARA maupun SWASTA yang di duga secara bersama-sama atau koorporasi melakukan upaya perbuatan melawan hukum.

Dikatakan Ketua PPKP-RI SUMSEL Hermidi, SH ada Banyak Dasar dari Pengaduan yang di ajukan ke OMBUDSMAN RI & Komisi Informasi (KIP)

“Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Pers Nomor : 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Permendikbud Nomor 8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Permendikbud Nomor 45 tahun 2014 Tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar Hingga Menengah, Peraturan Bupati Lahat Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKNAS), Bantuan Operasianal Penyelenggaraan Daerah Paud (BOPDA PAUD) dan Bantuan Insentif Guru Non PNS” Tegas Hermidi ketua PPKP-RI di ruang kerja Jumat, 15/1/21

Ditambahkan Ketua PPKP-RI
Adapun klarifikasi ini kami tuangkan dalam beberapa bentuk pertanyaan dan kami harapkan dapat dijawab sesuai dengan prosedur yang kami pertanyakan, komitmen dan dukungan dari segenap jajaran pemerintah menjadi sangat elementer

“agar kinerja dan pertanggung jawaban publiknya bisa di publiksikan dan selalu dikontrol oleh masyarakat, setidak-tidaknya hak publik atas informasi yang dimiliki (UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik) Untuk memenuhi standar Informasi yang akurat, jujur, etik dan berimbang sebagaimana Syarat Pelaporan ke Komisi Informasi Republik Indonesia Dan OMBUDSMAN RI terkait masih adanya Penjualan Buku LKS, Penjualan Seragam Olahraga,Sampul Raport, dan Sampul Ijazah dari pihak Sekolah Dan Pembangunan Lapangan Menggunakan Dana BOSDA” Kata Hermidi masih diruang kerjanya,

Ada beberapa poin dugaan pelanggaran yang menjadi acuan PPKP-RI bersikeras membawa permasalahan ini ke rana hukum

1. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 pasal 181 dan 198 yang bertuliskan pendidik atau tenaga pendidik, komite sekolah, dan dewan pendidikan, baik secara perseorangan atau kolektif, tidak diperbolehkan untuk menjual pakaian seragam ataupun bahan seragam.
2. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar hingga menengah. bab IV pasal 4 yang bertuliskan, pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik dan pengadaannya tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.
3. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
4. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 8 tahun 2020 sebagaimana diubah Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasianal Sekolah Reguler.
5. Peraturan Bupati Lahat No 52 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidikan Dasar (BOSDA DIKNAS), Bantuan Operasianal Penyelenggaraan Daerah Paud (BOPDA PAUD) dan Bantuan Insentif Guru Non PNS. (Herly)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here