Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Cerdaskan Bangsa

0
ABDUL AZIZ ANGGOTA DPDRI SUMSEL

Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Aziz menegaskan bahwa Pendidikan, termasuk pesantren dan pendidikan keagamaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang pemenuhannya dilindungi dan dijamin oleh negara.

Hal ini sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 yang menegaskan bahwa tujuan bernegara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa akan terwujud apabila terpenuhinya kewajiban negara untuk memberikan hak-hak pendidikan kepada seluruh warga negaranya,” ujarnya.

Aziz menyampaikan, rumusan alinea keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945 ini dijabarkan secara lebih komprehensif di dalam Pasal 31 ayat (1) (2) (3) dan (5), yang secara prinsip merumuskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya, dan pemerintah wajib mengusahakan atau menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

“Kita ingin pesantren dan pendidikan keagamaan bisa maju dan berkembang. Karena itu pemerintah wajib memberi dukungan pembinaan dan dukungan lainnya,” katanya.

Untuk informasi, saat ini Komite III DPD RI sedang menyusun pertimbangan terhadap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Parlemen, Senayan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here